Managemen Pengelolaan Sungai di Perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Seiring dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, kebutuhan akan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan cenderung selalu meningkat dari waktu ke waktu, di sisi lain ketersediaan air yang ada saat ini sudah sangat terbatas, bahkan cenderung terus menurun, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Kondisi sumber daya air secara nasonal sudah kian kritis, hal ini ditandai dengan silih bergantinya bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan serta pencemaran yang semakin sering melanda berbagai kawasan di Indonesia. Selain sumber daya air juga terkait dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan pangan dan permukiman juga meningkat.

Satunama sejak tahun 2016 melakukan kegiatan pendampingan masyaraat dikawasan bantaran sungai winongo di kota Jogjakarta. Selama proses berlangsung kami melihat ada hal mendasar yang berkaitan dengan permasalahan utama yaitu terkait dengan pengembangan permukiman di bantaran sungai dan kualitas air sungai winongo.

Seiring berjalannya waktu pengembangan permukiman mengakibatkan kerusakan lahan sempadan sungai. Sempadan sungai menjadi semakin sempit dan tidak dapat menampung debit air pada saat terjadi banjir. Beberapa kejadian akibat hujan terus menerus mengakibatkan longsor di berbagai wilayah disekitar sempadan sungai.

Terkait dengan Kualitas air sungai, akibat banyaknya hunian dan permintaan permukian yang mengarah pada wilayah bantaran sungai maka mengakibatkan terbatasnya fasilitas sanitasi sehingga warga masyarakat yang tinggal di sempadan sungai tidak mengelola limbah dengan baik dan membuang limbah secara langsung ke sungai.  

Kemanfaatan sungai winongo oleh penduduk di kabupaten Sleman, Kota dan Bantul memanfaatkan sungai winongo sebagai sumber air untuk mengaliri sawah, sedaangkan beberapa mata air yang muncul di kanan dan kiri sungai sebagian dimanfaatkan untuk sumber air bersih warga

Permasalahan yang berkembang di daerah seperti pengembangan permukiman di wilayah sempadan sungai dan kualitas air sungai perlu melakukan pendekatan secara kewilayahan, diantaranya permasalahan social ekonomi yang meliputi kemiskinan, kesenjangan, pendapatan antar daerah dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Pendekatan aspek social ekonomi erat kaitannya dengan persoalan kemiskinan, pengelolaan dan penanganan kawasan kumuh. Beberapa kawasan kumuh teridentifikasi berada di kawasan sempadan sungai.

Menurut Hanung Purwandi mendefinisikan sungai adalah alur atau wadah air alami dan/ atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan (Permen PU PERA Nomor 28/PRT/M/2015 tenang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.

Berbagai permasalahan sungai di perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi berbagai factor, diantaranya:

  1. Pemanfaatan sempadan sungai sebagai kawasan permukiman yang identik denganlingkungan kumuh, kotor dan tidk sehat
  2. Adanya perubahan tata guna lahan yang awalnya kawasan hijau menjadi permukiman
  3. Perubahan erosi dan sedimentasi dan kerusakan prasarana dan sarana sungai
  4. Kualitas air yang diakibatkan dari libah industry dan rumah tangga
  5. Daya rusak sungai yang terjadi akibat banjir luapan air, banjir lahar dingin dan tebing longsor
  6. Permasalah dominan terkait dengan pemanfaatan sempadan menjadi pemukiman padat penduduk.

Menurut Peraturan Mentri Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau dalam pasal 15 ayat (1) dalam hasil kajian penetapan sempadan sungai menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersbut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.

Berdasarkan peraturan mentri tersebut konsep penataan sempadan sungai harus meliputi:

  1. Menjaga dan mempertahankan kawasan sempadan sungai yang belum dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman
  2. Mengembalikan fungsi sungai sebagaimana fungsi awalnya (restorasi) terhadap  kawasan sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai kwasan permukiman
  3. Menggeser kawasan permukiman agar tidak berada di sempadan sungai dengan konsep M3K (Mundur, Munggang, Madep, Kali)
  4. Memfungsikan sebagian sempadan sungai sebagai RTH untuk ruang-ruang rekreatif, atraksi atau area bermain anak dan ruang komunitas, sebagai pendukung kawasan permukiman yang bergeser.

Partisispasi Komunitas dalam Pengelolaan Sungai

Untuk Keadilan Tata Ruang dan Penguatan Kedudukan Peran Masyarakat

Jaringan masyarakat sipil yang tergabung dalam Asosiasi Komunitas Sungai Yogyakarta (AKSY) menyelenggarakan jambore sungai ke dua dengan tema “Sungai Bicara, Pengelolaan Sungai Dalam kerangka Keadilan Tata Ruang serta Penguatan Kedudukan dan Peran Masyarakat”

Rangkaian kegiatan Jambore Sungai tersebut melibuti beberapa kegiatan antara lain: Seminar Nasional, Pameran Foto, Workshop dan FGD, Sekolah Sungai dan Diskusi Penyusunan Perencanaan AKSI.

Dalam Seminar Nasional tersebut mengambil tema tentang: “Sungai Bicara: Membangun Komitmen Antar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Sungai.”  Seminar Nasional tersebut melibatkan berbagai unsure stakeholder baik dari kementrian maupun akademisi. Kementrian yang terlibat dalam seminar tersebut antara lain dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili oleh Ir. Agus Suprapto, yang berbicara tentang kebijakan kementrian PUPR dalam pengelolaan sungai. Kementrian Lingungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diwakili oleh Ir. Hermono Sigit, berbicara tentang Kebijakan KLHK dalam upaya menjaga konservasi Daerah Aliran Sungai. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diwakili oleh Dr. Raditya Djati, berbicara tentang Pengelolaan Resiko Bencana di Wilayah Daerah Aliran sungai, dan unsure  Akademisi oleh Agus Maryono yang menyampaikan tentang Kondisi sungai di Indonesia, Khususnya Yogyakarta.

Pameran foto, selama kegiatan jamboree sungai akan menampilkan foto-foto keadaan sungai “Before and After” yang merupakan kontribusi kegiatan dari berbagai komunitas sungai di Yogyakarta. Komunitas sungai selama ini telah merekam dengan baik keadaan sugai dimana mereka tinggal. Melaui pameran foto peserta seminar akan dibawa pada tema tentang pentingnya pengelolan sungai yang efektif dan partisipatif.

Selain Seminar Nasional dan Pameran foto juga ada rangkaian Worshop dan FGD dengan tema: “ Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan dan Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air” untuk merangkum pengalaman baik serta melihat peluang dan tantangan proses legal drafting RUU Sumber Daya Air, dimana pelembagaan kedudukan dan peran (partisipasi) masyarakat menjadi fokusnya. Setelah proses workhop dilanjutkan dengan FGD untuk memetakan jalur-jalur penguatan partisipasi masyarakat. Pemantik diskusi Komisi V DPR-RI, ketua DPRD DIY dan biro hokum secretariat daerah Pemerintah DIY.

Setelah rangkaian Seminar Nasional, Pameran Foto, Workshop dan FGD kemudian dilanjutkan dengan Diskusi penyusunan rencana aksi bersama. Dalam merumuskan dan menyusun rencana aksi bersama terkait dengan pendayagunaan Sumber Daya Air (SDA). Pemanfaatan SDA, Daya ruak air, pemberdayaan masyarakat, dan system informasi sumber daya air (SISDA).

Adapun target tekhnis dari rangkaian seminar, workshop dan FGD tersebut adanya peta engagement jaringan sungai di Indonesia. Dengan peta engagement jaringan sungai maka data terlihat kerangka kerja berjejarng yang dapat dirumuskan dengan penulisan ringkasan kerja berupa policy brief terkait dengan pengelolaan sungai dalam kerangka PSDA dan keadilan tata ruang yang dapat berkontriusi dalam proses advokasi kebijakan nasional maupun daerah.

Jambore sungai kedua tersebut merupakan media bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi praktik baik tentang pengelolaan sungai, melihat peluang dan tantangan sebagai upaya berbagi strategy alternative, inovatif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sungai khususnya “Sumber Daya Air” baik dari akses, partisipasi dan peran komunitas dapat terjalin dengan regulasi dalam pengelolaan sungai.

Dalam tata kelola sungai hal yang paling mendasar adalah partisipasi masyarakat berdasar pengetahuan tentang ruang dan wilayah karena sungai berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau untuk kepentingan public. Tata kelola sungai semestinya tidak tumpang tindih regulasi dan kewenangan antar kementrian atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Jaringan komunitas sungai yang tegabung dalam Asosiasi Komunitas Sungai Yogyakarta (AKSY) beserta dengan jaringan masyarakat sipil bertujuan untuk mengurai persoalan regulasi dan kewenangan secara terukur antar kementrian/lembaga (pusat) maupun antara pusat dan daerah, serta OPD di pemerintahan Daerah. Megupayakan terbangunnya kesepahaman antar pemangku kepentingan terkait pentingnya pengelolaan sungai yang menyeluruh dan terpadu. Terbangunnya komitmen, strategi dan aksi dalam penguatan kedudukan dan peran komunitas dalam pengelolaan sungai.

Harapan dari jamboree sungai ini dapat mencapai rumusan rekomendasi tematik terkait dengan pengelolaan sungai yang menyeluruh dan terpadu. Bentuk dari rumusan rekomendasi tersebut dapat dituangkan dalam bentuk komunike bersama dalam membangun komitmen pengelolaan sungai dan keadilan tata ruang baik antara pemerintahan (OPD) dan masyarakat sipil.  

Komitmen pengelolaan sungai dan Keadilan Tata Ruang baik antara pemerintah dan masyarakat sipil tersebut tertuang dalam rancangan draft komunike bersama yang berisi antara lain:

  1. Setiap proses pengambilan kebijakan, bai regulasi, program strategis dan kegiatan, pemerintah harus selalu melibatkan masyarakat sipil dengan system representasi efektif dan terstruktur dan tertuang dalam regulasi dan program
  2. Merancang satu system informasidata terpadu terkait pengelolaan sungai dan tata ruang yang menjamin terciptanya setra infomasi antar pemangku kepentingan dengan metode partisipatif
  3. Merancang program terkait tersedianya media-media alternative yang menjamin terciptanya ruang dialog antar pemangku kepentingan secara berkala dan sistematis
  4. Merumuskan dan merancang regulasi dan atau program terkait prinsip, konsep dan kerangka kerja operasional dimana ada jaminan terhadap proses pengambilan kebijakan
  5. Menyelenggarakan sau forum dialog nasioanal tahunan untuk refleksi dan evaluasi serta merancang program kebijakan terkait penguatan kedudukan dan peran komunitas dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan secara sistematis dan terstruktur yang menjamin terpenuhinya aspek akses, partisipasi, control, dan manfaat bagi komunitas terhadap sumber daya pembangunan pengelolaan sungai dalam kerangka keadilan tata ruang
  6. Mengarusutakan pengelolaan resiko bencana dan engelolaan sumber daya alam yang lestari, dan penataan permukiman dalam proses perencanaan pembangunan.
  7. Merancang skema programatik untuk menjawab tantangan pembenahan regulasi terkait kewenangan pusat dan daerahterkait pengelolaan sungai dalam kerangka keadilan tata ruang.

Rancangan komunike bersama tentang komitmen pengelolaan sungai dan keadilan tata ruang tersebut dapat ditandatangani oleh para pemangku kepentingan dan para pihak yang ditandatangani di akhir sesi seminar jamboree sungai, namun proses tersebut pelaksanaannya tertunda karena belum ada persepsi bersama antar OPD dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat menjadi catatan untuk kegiatan pelaksanaan jamboree sungai berikutnya.

Menurut Endang Rohjiani, ketua Asosiasi Sungai Yogykarta (AKSY) bahwa sungai harus menjadi isu politik di Indonesia. Secara lebih konkret sungai harus menjadi perhatian public dan menjadi focus lembaga-lembaga politik dalam proses pengambilan kebijakan, baik tentang penataan pemukiman, konservasi, pemberdayaan ekonomi dalam pemanfaatan ruang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *