Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

Dalam era sekarang ini, yang perkembangan teknologinya sangat cepat dan pesat menuntut semua elemen baik itu pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatat maupun yang lainnya harus menyajikan informasi yang tepat, cepat dan akurat. Hal tersebut sangatlah penting karena untuk mempermudah percepata pembangunan yang tepat program, tepat sasaran dan tepat manfaat. Hanya saja terdapat beberapa aturan terkait dengan penggunaan dan pembeerian informasi tersebut khususnya bagi badan publik.

Pemerintah dalam undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 4 Tahun 2018 mewajibkan kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi kecuali beberapa informasi tertentu. Tujuan undang-undang ini adalah:

  1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan public, program kebijakan public, dan proses pengambilan keputusan public, serta alasan pengambilan suatu keputusan public.
  2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public.
  3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan public dan pengelolaan badan public yang baik.
  4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan.
  5. Mengetahui alasan kebijakan public yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
  6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan public untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Guna menyajikan informasi yang sesuai dengan undang-undang KIP, maka pemerintah membutuhkan suatu system informasi dan analisis data tersendiri. Sehingga siapapun yang mengakses informasi baik di lembaga pemerintahan maupun non pererintahan akan lebih cepat dan mudah.

Dalam ruang lingkup pembangunan wilayah atau kawasan tertentu , sistem informasi dan analisis data merupakan suatu rangkaian/sistem (baik mekanisme, prosedur hingga pemanfaatan) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayah. Dimana dokumentasi data tersebut pada akhirnya bisa menjadi pangkalan data (database) warga yang bisa dimanfaatkan untuk membantu peningkatan kinerja pelayanan publik, pemetaan sosial, perencanaan pembangunan wilayah, hingga mitigasi kebencanaan. Hal ini diharapkan akan mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan.

Yayasan SATUNAMA sebagai salah satu lembaga non pemerintah melalui program Perencanaan Pembangunan Berbasis Komunitas di daerah aliran sungai Winongo memeliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membangun aliran daerah sungai Winongo mulai dari penggalian potensi, pengelolaan resiko bencana sampai pada pemberdayaan potensi yang ada guna mencapai kemandirian dan kepedualian masyarakat terhadap lingkungan. Dalam proses ini, dibutuhkan tata kelola informasi dan analisis data yang akurat dan komperhensif. Sehingga hal ini mempermudah bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Sitem informasi dan analisis data ini dikelola dalam satu bentuk aplikasi yaitu Sistem Informasi Sungai dan Perkotaan (SISP). Yaitu sistem yang berbentuk aplikasi guna membantu pemangku kepentingan dalam  memuat serta mendokumentasikan data wilayah. Adapun dokumentasi dan data-data tersebut seperti kondisi kesejahteraan masyarakat, kawasan pemukiman, pemanfaatan lahan dan sungai, potensi Komunitas (ekonomi dan kelembagaan) dan Pengelolaan Resiko Bencana. Hal tersebut penting, karena akan memudahkan dalam proses memahami kondisi wilayah dan kebutuhannya. Sehingga selanjutnya data dan dokumen tersebut dapat dijadikan acuan dalam merencanakan pembangunan wilayah dengan merujuk pada ketersediaan Sumber daya di dalam maupun di luar wilayah. Selain itu SISP diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik pada kebutuhan local dan menjadi alat partisipasi warga wilayah agar dapat terlibat dalam pembangunan wilayah.

Hal tersebut penting karena selama ini dinamika munculnya warga miskin baru bisa terjadi setiap saat, sehingga basis data yang selama ini dijalankan dan diperbaharui setiap 3 tahun sekali  oleh Nasional  dipastikan tidak bisa menangkap warga miskin baru ketika belum dilakukan pendataan ulang. Kemudian tidak diketahuinya rumus Desil 1 s/d 4 yang dibuat Nasional, menjadikan pemerintah daerah tidak bisa mengukur dampak keberhasilan dari sebuah proses intervensi yang yang telah dijalankan tiap tahunnya. Maka dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk melakukan pendataan warga miskin baru serta perubahan indikator kemiskinan dari warga miskin yang telah terdata untuk mengetahui perubahan tingkat kemiskinan.

SISP sebenarnya juga diharapkan dapat membantu kota Yogyakarta dalam membangun SIM Penanggulangan Kemiskinan sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta No. 60 tahun 2015 tentang Sinergisitas dan integrasi Program dan Kegiatan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi dan Telekomunikasi. Hal tersebut penting karena di daerah aliran sungai merupakan bagian dari kantong kemiskinan yang merepresentasikan seluruh indicator warga miskin. Bahkan terdapat beberapa indicator warga miskin di bantaran sungai belum masuk ke dalam indicator kemiskinan nasional misalkan seperti status kepemilikan lahan yang menghambat penanggulangan kemiskinan dalam penataan kawasan pemukiman sehat, nyaman dan aman.

Sehingga dibutuhkan sinergi dan peran aktif dari berbagai pihak di wilayah, baik dalam pengembangan data maupun regulasi yang mengatur tata cara pendataan, agar tercipta system informasi yang akurat, cepat dan komprehensif baik dari sisi metodologi pendataan yang akan dikembangkan, termasuk bagaimana mendorong peran aktif masyarakat terlibat dalam mekanisme pendataan serta membangun kelembagaan yang kuat di daerah mulai dari level kota sampai pada tingkat kelurahan.

Dalam rangka melakukan kolaborasi antara informasi kewilayahan dengan data kesejahteraan warga miskin maka dibutuhkan tata kelola data yang terintegrasi.Tata kelola data ini harus memiliki acuan dokumen yang jelas yaitu dokumen perencanaan strategis di wilayah daerah aliran sungai, dokumen data warga miskin local, dokumen aktivitas pemberdayaan ekonomi (perempuan dan pemuda),  dan dokumen inovasi-inovasi lainnya yang ada di wilayah. Dengan acuan dokumen yang jelas maka dibutuhkan pola intervensi yang jelas dalam mengambil kebijakan dan menjalankan program sehingga kebijakan dan program yang dijalankan akan tepat sasaran dan tepat manfaat. Sehingga dari ketersedian dokumen dan pola intervensi yang jelas, maka secara langsung akan mampu mengurangi kerentanan dan kerawanan munculnya warga miskin baru, melalui jaminan social (jaminan kesehatan, pendidikan, ekonomi) maka beban warga miskin akan berkurang. Selain itu melalui intervensi program pemberdayaan Perempuan dan Pemuda Miskin diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita keluarga miskin.

Ilustrasi jelasnya adalah sebagai berikut:

Guna mewujudkan tata kelola data dan informasi yang akurat dan komperhansif seperti diatas maka dibutuhkan beberapa persiapan dan tahapan dalam setiap penyusunan dokumen yang dibutuhkan. Mulai dari metode yang digunakan sampai dengan bagaimana dokumen tersebut dapat digunakan dan diakses.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis kewilayahan

Dalam penyelenggaraan urusan pembangunan selama ini belum mendasarkan pada perencanaan pembangunan kelurahan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Sehingga berjalannya pembangunan ditingat kelurahan kurang efektif, efisien dan tepat sasaran, khususnya dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Diperlukan sistem perencanaan pembangunan yang dalam satu kesatuan sehingga mudah diimplentasikan dan melibatkan masyarakat umum. Perencanaan strategis kewilayahan adalah salah satu alternatif solusi perencanaan yang mudah untuk diimplentasikan dalam jangka 5 tahun. Sehingga saat musrenbang kelurahaan dokumen hasil perencanaan tersebut bisa dijadikan acuan. Selain itu dokumen tersebut bisa digunakan sebagai acuan dalam rangka percepatan penanggulagan kemiskinan.

Perencanaan Strategis kewilayahan di tingkat kelurahan disusun berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan warga kelurahan. Hal tersebut dilakukan agar dokumen tersebut digunakan sebagai acuan untuk belanja masalah dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisah dari perencanaan pembagunan daerah pemerintah kota.

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana strategis kewilayahan ini diantaranya:

  1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundag-undagan;
  3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perecanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undag- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
  6. Undang-Indang No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penenggulangan Kemiskinan;
  7. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 159, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomer 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  10. Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negerti No 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Kelurahan;
  13. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 60 tahun 2015 tentang Sinergisitas dan integrasi Program dan Kegiatan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi dan Telekomunikasi

Rencana Strategis kewilayahan, adalah sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara  partisipasi dan berdurasi 5 (lima) tahunan, dimana dokumen tersebut terdiri dari 5 (lima) tahapan yang diintegrasikan kedalam proses perencanaan tahunan yaitu MUSRENBANG yang berbentuk review tahunan, disisi lain dokumen ini juga merupakan turunan dan penjabaran Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disesuaikan dengan tahapannya, agar perencanaan masyarakat tidak lepas dari tahapan RPJMD. 

Konsep dasar Renstra kewilayahan adalah upaya mengoptimalkan proses pelaksanaan MUSRENBANG,diharapkan dengan adanya dokumenini di keluaran proses perencanaan berbasis partisipasi mampu menjawab kegelisahan dan kegamangan masyarakat atas proses MUSRENBANG yang dianggap kegiatan bersifat seremoni dan bersifat ritualistik belaka, sebab selama ini telah terjadi ketidak konsistenan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan yang tak jarang keluaran MUSRENBANG hanya bersifat parsial dan temporer sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, selain itu  begitu banyaknya program layanan yang masuk dimasyarakat dari berbagai sumber baik program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sering tidak terkoordinasi dengan baik,  dengan sendirinya menimbulkan kecemburuan akibat pendistribusian yang tidak meata dikarenakan minimnya data calon penerima manfaat  hal inilah yang membuat masyarakat tidak lagi tertarik untuk terlibat didalam proses MUSRENBANG.

Agar keluaran MUSRENBANG mampu menjawab kebutuhan masyarakat, maka dalam proses penyusunan Dokumen RENSTRA KEWILAYAHAAN mempergunakan mekanisme dan instrument pnyusunan dengan cara agak sedikit berbeda dengan MUSRENBANG, adapun istrument yang dipergunakan untuk menghasilkan data subtabsi kebutuhan masyarakat yaitu  Participatories Poverty Analisis (PPA) atau biasa disebut dengan   Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP), alasan menggunakan instrument AKP, sebab calon penerima manfaat dalam pembangunan diutamakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan sumber sumber masalah yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti yang termaktub didalam perunangan tentang tujuan utama pembangunan adalah  meningkatkankesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kewilayahan di Keluarahan adalah;

  1. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tingkat kelurahan
  2. Adanya pedoman Perencanaan Pembangunan di tingkat kelurahan.
  3. Adanya pedoman Percepatan penanggulangan kemiskinan ditingkat kelurahan
  4. Sebagai input program bagi OPD Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyusunan resntra maupaun Renja SKPD.

Sedangkan manfaat dari dalam pembuatan dokumen renstra kewilayahan adalah:

  1. Meningkatkan kembali gairah keterlibatan masyarakat dalam proses berbasi partispasi terutama keterlibatan masyarakat miskin dilingkungannya, serta meningkatkan pern aktif masyarakat untuk melakukan monitoring pada program layanan yang dilaksanakan.
  2. Menstrukturkan dan mendokumentasikan keluaran perencanaan pembangunan kelurahan yang berorientasi kepada percepatan penanggulangan kemiskinan dan berkesinambungan, dengan menggunakan instruen analisa yang tepat
  3. Mensinergikan dan mengintegrasikan seluruh kegiatan PRONANGKIS yang akan dilakukan masyrakat, agar hasil program kegiatan mampu menyentuh menjawab permasalahan yang ada.

Alur Proses Penyusunan Dokumen Renstra Kewilayahan

Sesuai dengan tujuannya maka alur proses penyusunan RENTRA kewilayahan dikemas sedemikian rupa agar mampu menguak dan mengeksplorasi masalah dan potensi diwilayah Kelurahan dan dimulai dari pemetaan masalah ditngkat RW.

  1. Sosialisasi ditingkat Kelurahan

Sosialisasi dilakukan agar semua pemanggku kementingan mengetahui bagai mana proses cara melakukan perencanaan. Sehingga dalam proses perencanaan bisa berjalan dengan lancer.

  • PPA–AKP RW

ditingkat RW yang disebut dengan PPA-AKP RW dengan peserta unsur keterwakilan masyarakat RT, sebanyak lima (5) orang yang mewakili unsur Pengurus RT, PKK, Tokoh Masarakat termasuk pelaku usaha mikro dan keterwakilan masyarakat miskin, sudah barang tentu sebelum rangkaian proses dimulai didahului dengan sosialisasi tingkat Kelurahan dengan peserta seluruh stakeholder masyarakat kelurahan.  Adapun proses kegiatan PPA–AKPtingkat RW  berbetuk Duskusi Kelompok Terbatas (DKT) dan difasilitasi oleh FASILITATOR LINGKUNGAN yang telah dlatih Oleh BAPPEDA Kota Surakarta, dalamproses ini akan membedah  5 issue / masalah dasar, yaitu Kesehatan, Pendidikan, Permukiman, Ekonomi dan infrastruktur, adapun keluaran dari DKT ini untuk mendapatkan prioritas masalah dan sumber sumber pemecahannya (form terlampir) dan penujukan delegasi pada proses berikutnya sebanyak 5 (lima Orang) masing masing mewakili issue masalah.

  • PPA – AKPKelurahan
BAGAN ALUR PROSES RENSTRA KEWILAYAHAN

Berbekal kompilasi skala prioritas masalah ditingkat RW sekelurahan, Fasilitator Kelurahan (FASKEL) mengajak peserta Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) yang diikuti oleh keterwakilan TOGA, TOMAS dan unsur keorganisasian masyarakat, misalnya LPMK, PKK, Karang Taruna serta kelompok kelompok lain untuk  mengurai masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kecenderungan, antara lain;  iklim, budaya, perilaku sosial dan faktor lain yang bersifat selalu berulang dari tahun ketahun, dengan demikian setelah mampu memetakan problematika. Akibat dari berbagai masalah terurai diatas, pesrta diharapkan mampu memprioritaskan masalah yang berdampak  luas di tengah  kehidupan  masyarakat, untuk segera ditanggulangi sumber sumber masalahnya.

  • Merunut Masalah

Berbekal Kompilasi Masalah PPA-AKP RW dan PP-AKP Kelurahan, peserta dikusi yang terdiri dari utusan PPA-AKP RW maupun utusan PPA AKP Kelurahan difasilitasi oleh FASKEL untuk merunut dan mengurai kembali permasalahan di lintas wilayah RW sekaligus memprioritaskan permasalahan, dengan mengacu kepada hasil analisis kecenderungan dan analisa peristiwa yang selalu berulang yang sering disebut dengan analisa kalender musim, didalam forum yang sama menghasilkan tim perumus untuk menyusun dokumen masalah dan penyelesaian maslahnya, dan kemudian dari draft penulisan dokumen tersebut didalam Frum Rembug warga untuk diapatkan pengesahannya.

  • Penyusunan Dokumen

Penyusunan dokumen dilakukan oleh tim tersendiri yaitu tim perumus yang terlibat sejak awal dalam proses fasilitasi dan ditambah dengan para stake holders yang terkait.

  • Rembug Warga

Rembuk warga disini adalah seperti halnya uji public ditingkat kelurahan akan hasil dokumen perencanaan strategis ditingkat keluarahan. Hal ini dilakukan agar mendapat masukan dari warga apabila terdapat usulan yang belum dimasukan atau kekeliruan dalam penyususnan dokumen.

Penyusunan Data Warga Miskin Lokal

Pemberdayaan Ekonomi (Perempuan & Pemuda)

Tahapan dalam melakukan Pemberdayaan Ekonomi bagi perempuan atau pemuda adalah sebagai berikut:

  1. Rapat Koordinasi TKPK Kelurahan

Tujuan Rakor adalah untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada seluruh anggota TKPK Kelurahan terkait dengan kerangka model (Percontohan) percepatan penanggulangan Kemiskinan.

  • Menentukan lokasi yang akan dijadikan percontohan atau modeling.
  • Pemetaan Lingkungan
  • Pemetaan ekonomi
  • Pemetaan Daftar Skala Prioritas Sebagai Belanja Kebutuhan OPD

By : Esa Rosliana Anggraeni

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *