Tata Kelola Hulu-Hilir Sungai Winongo, Merintis Prakondisi Aksi

Gambar : Solopos.com

Cuplikan Situasi Kondisi, Sungai dan Kebijakan Publik.

Sungai Winongo, salah satu denyut nadi Kota Yogyakarta telah lama terjebak dalam watak politik feudal yang gamang pasal bagaimana pemerintahan seharusnya diselenggarakan. Membentuk kecenderungan standar ganda dalam penentuan kebijakan publik.

Satu sisi membangun citra sebagai kota budaya yang diselimuti dengan slogan never ending asia, dilain sisi tak siap memegang kendali laju investasi yang berwatak liar memangsa kebijaksanaan lokal. Terkait hal ini, satu kasus mengemuka yang cukup menjelaskan kegamangan pimpinan politik dan birokrasi ditanah feudal.

Yaitu konteks yang dibangun oleh Pemerintahan DIY dan Kota Yogyakarta terkait kebijkan moratorium pemberian ijin pembangunan hotel baru hanya sebatas tingkat okupansi hotel rata-rata per –tahun, sedangkan konteks pencemaran lingkungan, alih fungsi lahan, pengelolaan risiko bencana, perhubungan, dan pemiskinan secara sadar tidak dihitung dalam penentuan kebijakan publik, fantastis. Inilah tantangan besar bagi komunitas dan segenap pemangku kepentingan.

Hal tersebut menjadi konteks Kota Yogyakarta secara umum, isu-isu spesifik yang digali jaringan masyarakat sipil yang mengorganisir diri bersama komunitas juga hidup dalam konteks tersebut. Tahun 2016 SATUNAMA mulai mencelupkan diri dalam isu Urban.

Memulai penggalian informasi dengan ragam metode partisipatif, merekam praktik keseharian komunitas beserta pengetahuannya, membaca kecenderungan bersama, muncul 5 isu spesifik dalam alur baseline, yaitu : (1) Tata kelola data; (2) Potensi Komunitas; (3) Pemanfaatan lahan dan sungai; (4) Pengelolaan risiko bencana; dan (5) Kondisi Permukiman.

Kelestarian sungai Winongo kaitannya dengan pengembangan kawasan wisata edukasi yang menjadi pra –wacana bagi komunitas dan para pemangku kepentingan membutuhkan prakondisi, yaitu pemetaan kawasan terhadap 5 isu spesifik tersebut dituntaskan.

Pada poin inilah SATUNAMA berkontribusi, bentuknya sebuah inisiasi sistem informasi, yang selanjutnya, dalam proses membangun gagasannya dengan para pemangku kepentingan, disebut Sistem Informasi Sungai dan Perkotaan (SISP), sebagai alat yang –salah satunya- menjadi basis pengelolaan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan.

Kesemuanya difokuskan pada Penguatan Partisipasi Komunitas Bantaran Sungai Winongo dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Yogyakarta. Kata “penguatan” sendiri, -dalam konteks- ini memiliki makna “proses menggaransi kedudukan dan peran” komunitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pengambilan kebijakan, dengan relasi yang inklusif antara komunitas dengan para pemangku kepentingan.

Relasi yang inklusif antara komunitas dengan para pemangku kepentingan menjadi satu prakondisi utama untuk proses advokasi kebijakan publik oleh komunitas warga. Bagaimana agar komunitas warga mendapatkan ekosistem memadai untuk bertumbuh.

Kalau kita menelusuri kampung-kampung di Kota Yogyakarta dan bercerita dengan dulur-dulur warga, kita akan mendapat banyak data dan fakta tentang ragam hal di Kampung. Potensi komunitas, pemanfaatan lahan dan sungai, pengelolaan risiko bencana, dan kondisi permukiman. Ini menyusul sebagai prakondisi utama berikutnya, yaitu komunitas yang memiliki daya kepegasan yang baik dalam mengelola sumber daya komunitas dan memberi umpan balik terhadap kebijakan publik.

Demikian juga dengan faktor-faktor dari luar kampung yang sedikit-banyak ikut mempengaruhi keempat aspek tersebut hubungannya dengan kualitas daya dukung lingkungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar komunitas warga, entah keberadaan hotel, peternakan dan pemotongan hewan, tempat-tempat pengelolaan sampah antar wilayah, dan lainnya, dulur-dulur warga, baik secara individu dan komunitas punya pengetahuan yang baik terhadapnya.

Memperkuat Organisator Lokal Komunitas dengan Keterwakilan Minimum dan Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia

Pertemuan Kampung diawali dengan proses bersama untuk membangun serta merawati pengetahuan dan kesadaran perihal pentingnya memperluas peran dan keterlibatan orang-orang kunci dalam komunitas di Kampung adalah hal penting. Hal ini penting agar peran-peran dimainkan komunitas secara merata, tidak terpusat pada satu atau beberapa orang saja.

Proses ini dilakukan dengan fase membangun wacana dan proyeksi tentang peluang dan tantangan jangka panjang partisipasi komunitas warga dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Kota Yogyakarta. Ketika pengetahuan bersama terbentuk, maka memfasilitasi agar tercipta permufakatan-permufakatan dasar di komunitas kampung tentang bagaimana mewujudkannya.

Hal pertama yang dilakukan bersama adalah mengidentifikasi sekaligus memetakan kelompok-kelompok warga yang memiliki keterlibatan langsung dengan isu-isu spesifik yang telah disusun, baik terkait dengan Tata Kelola Data, Potensi Komunitas, Pemanfaatan Lahan dan Sungai, Pengelolaan Risiko Bencana, dan Kondisi Permukiman.

Setelah mendapatkan daftar dan peta kelompok-kelompok kepentingan tersebut, -yang dalam prosesnya kita sebut sebagai organisasi warga kampung- maka keabsahan identifikasi dan pemetaan perlu diuji dengan seksama. Cara mengujinya dirembug dan disepakati bersama komunitas, dengan mengarusutamakan hak-hak kelompok yang selama ini disimpulkan sebagai kelompok yang keterlibatannya sangat minim dan tidak berkualitas dalam proses pengambilan keputusan publik.

Akhirnya disepakati pola pengarusutamaan hak anak, difabel, pengelolaan risiko bencana, dan perempuan. Sebagian besar komunitas kampung belum memiliki forum, kelompok, wadah, atau organisasi terkait dengan pola pengarusutamaan ketiganya, khususnya anak dan difabilitas.

Kelompok-kelompok perempuan sudah ada, sebagian besar fokus pada pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pangan, khususnya pemberdayaan ekonomi dan kesehatan yang semuanya terbentuk dan berjalan dengan dua proses utama, yaitu dibentuk kelompoknya oleh pemerintah dan pola relasi antara para perempuan yang berperan sebagai produsen makanan dan kerajinan dengan para perempuan yang bermain peran sebagai candak kulak.

Kelompok anak dan remaja sudah ada. Kelompok remaja sebagian besar tergabung dalam kelompok Karang Taruna dan komunitas-komunitas yang fokus isunya seputar pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan literasi kampung melalui perpustakaan komunitas.

Sedangkan kelompok anak masih bergelut pada kegiatan-kegiatan. Wadah, dalam arti organisasi anak belum ada.kegiatan-kegiatan anak yang disematkan dalam fokus program pemerintah tentang Kampung atau Kelurahan Ramah Anak sebagian besar seputar rekreasi dan bermain, sedangkan terkait dengan infrastruktur kampung, lingkungan, dan pelibatan dalam perencanaan pembangunan belum ada.

Terkait dengan difabilitas, Kampung dan Kelurahan belum memiliki data dan informasi yang memadai tentang jumlah dan profil orang dengan difabilitas. Namun ada kecenderungan yang dibaca dan disepakati bersama oleh komunitas tentang difabilitas, yaitu terkait dengan kesehatan jiwa, dimana komunitas kampung dan kelurahan masih sangat terkendala untuk mengelola sumberdaya pembangunan bagi pengarusutamaan hak orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ).

Sudah ada kader kesehatan jiwa sejumlah 2 orang dimasing-masing kampung. Namun, sejak 3 tahun terakhir, komunitas mengakui kegiatannya masih seputar sosialisasi dan edukasi bagi keluarga-keluarga di Kampung tentang kesehatan jiwa dan fasilitas kesehatan  dan pendidikan yang dapat diakses ke pemerintah, belum pada proses pemberdayaan komunitas pada aspek pencegahan dan rehabilitatif.

Komunitas Kampung menyadari dan menyepakati pentingnya perluasan peran dan keterlibatan tiap kelompok kepentingan dan isu yang ada di Kampungnya, sehingga langkah yang diambil bersama pada awalnya adalah menjamin keterwakilan minimum dari semua kelompok kepentingan yang sudah diidentifikasi dan dipetakan, dan harus ada keterwakilan masing-masing kelompok tersebut dalam setiap kegiatan dan proses pengambilan kebijakan publik dari wilayah rukun tetangga, rukun warga, Kampung, dan Kelurahan.

Keluaran akhir dari pertemuan ini adalah peta kelompok, daftar organisator lokal, dan rancangan agenda. Organisator lokal merupakan orang-orang yang disepakati menjadi orang kunci dari kelompok kepentingan atau organisasi warga yang ia wakili, hal ini untuk memenuhi kebutuhan keterwakilan minimum.

Rembug Komunitas, Membangun Perspektif dan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Para kader komunitas kampung yang mewakili kelompok dan organisasinya bersama pimpinan wilayah, baik Rukun Tetangga dan Rukun Warga berembug terkait dengan praktik perencanaan pembangunan yang dilakukan selama ini.

Semua partisipan menyadari pentingnya membangun data, mengelola, dan memanfaatkan data untuk perencanaan pembangunan. Tantangan terbesar untuk mewujudkannya adalah formulasi antara metode dan alat serta mekanisme kerja.

Warga kampung, sebagian besar paham betul kondisi permukimannya. Misal instalasi pembuangan limbah (IPAL) komunal, ketika program kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota dan Kelurahan melalui Badan Kswadayaan Masyarakat (BKM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) memilih mengintervensi bak kontrol dengan meningkatkan kapasitas daya tampungnya agar pembuangan limbah keluarga tidak meluber dan merembes dan menjadi polusi bagi sumber air kampung, padahal faktanya adalah pipa IPAL yang sudah pecah sepanjang saluran, maka hal ini perlu media umpan balik yang memadai bagi komunitas agar kegiatan serupa sesuai kebutuhan dan data yang terjadi dilapangan.

Demikian juga dengan pola intervensi pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan terpadu. Komunitas warga kampung menyadari sudah sejak lama bantuan dan program penanggulangan kemiskinan memiliki kecenderungan tidak tepat sasaran, namun sekali lagi, media umpan balik tidak tersedia secara memadai untuk memperbaiki kebijakan.

Membangun perspektif bersama menuju konsepsi partisipasi adalah proses belajar yang berkelanjutan. Komunitas kampung dan para pemangku kepentingan secara bersama-sama dan setara mengidentifikasi dan menguji konsepsinya tentang partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan.

Terbangun rumus sederhana dikomunitas tentang penguatan partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan, yaitu “proses secara berkelanjutan yang menggaransi kedudukan dan peran komunitas dalam perencanaan pembangunan”.

Kedudukan merujuk pada kewenangan atau kepastian akses dan kontrol terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi segala pemanfaatan sumberdaya publik oleh komunitas. Sedangkan peran merujuk pada kepastian pembagian tugas antara komunitas dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Konsepsi itu terus menerus dibangun dan dimatangkan sebagai fondasi bagi keberlanjutan agenda-agenda penguatan kapasitas kader-kader komunitas dalam pemetaan kampung, perumusan program kegiatan, penganggaran, serta metode pengendalian evaluasinya secara partisipatif.

Mulanya, bersama komunitas mengurai satu-persatu peran dan fungsi kelembagaan kampung dan kelurahan yang ada. Lembaga-lembaga utama yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian-evaluasi pembangunan.

Catatan evaluasi banyak mengemuka oleh komunitas terkait dengan LPMK dan TKPK Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketugasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan diatur bahwa “LPMK adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan”, (Ayat 6, Pasal 1, BAB I Ketentuan Umum).

Catatan yang mengemuka dari komunitas adalah proses pembentukan pengurus secara periodik belum memenuhi aspek keterwakilan wilayah dan kampung, serta belum melalui mekanisme yang transparan dan demokratis, sehingga, menurut komunitas, banyak tugas dan fungsi LPMK yang tidak berjalan.

Dalam Peraturan Walikota tersebut, ditentukan bahwa beberapa tugas dan fungsi LPMK yang sangat vital adalah penyusunan basis data potensi wilayah dan kelurahan serta pengordinasian penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan secara partisipatif dan terpadu, (Pasal 6, Bagian Keempat Tugas dan Fungsi, dan Pasal 7, Bagian Kelima Rincian Tugas dan Fungsi, BAB II Kedudukan, Susunan Organisasi, Ruang Lingkup Urusan, Tugas dan Fungsi).

Dua fungsi vital tersebut belum berjalan, tantangannya, menurut komunitas adalah kompetensi pengurus, metode dan instrumen pendataan, serta pola kordinasi antar lembaga dan wilayah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan agar dapat terpadu.

Selanjutnya adalah Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kelurahan yang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Yogyakarta disebut Pokjanis, atau Tim Kelompok Kerja Teknis.

Database dan parameter kemiskinan masih menjadi perdebatan yang panjang di komunitas dan pemerintahan. Praktik baiknya adalah, Kota Yogyakarta sudah membangun indikator lokal melalui program KMS, Keluarga Menuju Sejahtera. Kebutuhannya adalah sinkronisasi indikator dengan data pusat (Basis Data Terpadu, BDT) dengan indikator lokal Yogyakarta.

Sebagai kelompok kerja teknis, TKPK Kelurahan, setiap tahun sudah mendapatkan sosialisasi dari TKPK Kota Yogyakarta terkait dengan data sasaran Jaminan Perlindungan Sosial, tugas pokok dan fungsi, koridor hukum pelaksanaan kegiatan, dan gerakan Segoro Amarto dan Rapor Keluarga. Sedangkan yang belum dilakukan terkait dengan penguatan kapasitas adalah pengawalan kegiatan (pencermatan data, mekanisme kordinasi, mekanisme monitoring dan evaluasi), dan skiklus perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan  kemiskinan terpadu diwilayah, (Laporan TKPK dan BAPPEDA Kota Yogyakarta, halaman 31, Tahun 2016).

Salah satu fokus program SATUNAMA adalah untuk berkontribusi terhadap penguatan komunitas bersama kelurahan dan kelembagaan mitra kelurahan dalam mengidentifikasi, merintis, membangun, dan mengembangkan metode dan alat perencanaan pembangunan partisipatif sesuai dengan proses-proses dan permufakatan-permufakatan komunitas dengan para pemangku kepentingan, target besarnya adalah terkait dengan membangun data, mengolah, menganalisis, dan memanfaatkan data sebagai dasar perumusan rencana pembangunan secara berkelanjutan.

Setelah mengidentifikasi tantangan kelembagaan Kelurahan, bersama komunitas juga mengidentifikasi peluang dan kebutuhan tentang model perencanaan partisipatif seperti apa yang dapat mengolaborasikan seluruh elemen wilayah, organisasi warga, kampung, kelembagaan kelurahan, dan para pemangku kepentingan.

Dalam membaca kecenderungan, komunitas merumuskan 5 isu spesifik yang dapat menyatukan semua kepentingan elemen wilayah, organisasi warga, kampung, dan kelembagaan kelurahan, diantaranya : (1) Tata Kelola Data dan Informasi, (2) Potensi Komunitas, (3) Pengelolaan Risiko Bencana, (4) Pemanfaatan Lahan dan Sungai, serta (5) Kondisi Permukiman.

Tata Kelola Data dan Informasi, setiap organisasi atau kelompok warga dan komunitas serta kelembagaan kelurahan memiliki profil dasar masing-masing. Jika partisipasi, kswadayaan, dan kemandirian menjadi fokus regulasi, maka tata kelola data dan informasi secara partisipatif dan terpadu menjadi prakondisi utama yang harus terpenuhi.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Sinergitas Program dan Kegiatan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, menentukan, bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta harus mengembangkan satu sistem informasi pemberdayaan.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mulai merintis Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemberdayaan sejak 2015. Demikian juga dengan Dinas Sosial yang mulai merintis basis data kemiskinan yang merujuk pada regulasi Kementerian Sosial tentang Sistem Informasi Kesejahteraan (SIK). Sedangkan BAPPEDA dalam kapasitasnya sebagai kordinator dan pengendalian pembangunan sudah memfasilitasi pertemuan berkala untuk membangun sinergi antar sektor.

Namun, ada dua tantangan terbesar yang diakui oleh Komunitas dan Para Pengambil Kebijakan di Pemerintahan Kota Yogyakarta, yaitu pertama, desain sistem informasi yang seperti apa yang dapat menjadi kanal bersama yang dapat membangun data, mengelola, menganalisa, dan memanfaatkan data secara terpadu dan berkelanjutan, termasuk pengendalian-evaluasi yang dapat memberikan informasi terukur sejauh mana efektifitas dan keberlanjutan dari seluruh bentuk intervensi pemerintah terhadap warga miskin dan pemberdayaannya.

Kedua, para pemangku kepentingan mengakui, sistem informasi membutuhkan metode dan alat pendataan dan pembaruan data secara berkala. Hanya bagaimana menjawab tantangan validitas data melalui proses partisipatif, baik pada proses pendaftaran, identifikasi awal, verifikasi rumah tangga, pemutakhiran data terpadu, pemutakhiran daftar sasaran penerima program, pengelolaan dan pengorganisasian, dan pemantauan-evaluasi.

Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, sistem informasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan prinsip, paradigma, metode, dan alat yang digunakan dalam membangun, mengelola, menganalisa, dan memanfaatkan data, sebab dinamika sosial, politik, dan ekonomi sangat dinamis yang mempengaruhi ragam kondisi dan karakter kerentanan warga dan keluarga, juga lingkungan.

Terkait dengan hal tersebut, yang terbaru dari pemerintah pusat adalah program kebijakan soal mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM) yang dirumuskan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sejak tahun 2016.

Prinsip dasar dan paradigma yang dibangun dalam MPM adalah dinamika yang tinggi terkait dengan ragam kondisi dan karakter kerentanan warga dan keluarga, juga lingkungan, sehingga variabel yang digunakan dalam memprediksi status kesejahteraan rumah tangga yang diperingkat dengan metode proxy means testing (PMT) yang berawal dari pendataan program perlindungan sosial (PPLS) oleh BPS pada tahun 2011 yang ditransformasikan oleh TNP2K menjadi BDT 2015 dan 2017 dengan memadukan antara metode self targeting oleh komunitas dengan metode pemeringkatan yang membuka peluang bagi partisipasi komunitas warga dalam menganalisa dan memutuskan secara partisipatif dan kolektif siapa keluarga dan individu diwilayahnya yang berhak mendapatkan program bantuan.

MPM melandaskan programnya pada regulasi :

  1. Undang  Undang  nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 9 :

  • Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya;
  • Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.

Pasal 10 : Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu.

  • Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014 tentang  Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pasal 3 Ayat (1) : Untuk menjamin ketepatan sasaran program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah melaksanakan pendataan penerima program perlindungan sosial.
  • Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya  Penanganan  Fakir  Miskin  Melalui  Pendekatan  Wilayah. Pasal 11 Huruf d dan Pasal 36 Huruf e: Pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya dilakukan dengan cara meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan partisipasi Fakir Miskin;
  • Peraturan  Menteri Sosial  Republik  Indonesia  nomor  16  tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Pasal 2: Data terpadu digunakan sebagai sumber data utama Penanganan Fakir Miskin agar program Penanganan Fakir Miskin dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
  • Surat Keputusan Menteri Sosial RI nomor 24/HUK/2016 tentang      Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja mengelola data fakir miskin yang meliputi penghapusan, penggantian, penambahan, dan pemeringkatan;

KEEMPAT:  Penghapusan,     penggantian,     penambahan,      dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA didasarkan pada hasil   verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja dimaksud untuk   selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal sebagai data terpadu program penanganan fakir miskin;

KELIMA: Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang sudah ditetapkan   sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk dijadikan sebagai basis data terpadu faskir miskin.

  • Surat Keputusan Menteri Sosial RI nomor 32/HUK/2016 tentang       penetapan data terpadu program penanganan Fakir Miskin.

KESATU:    Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sebanyak 92.994.742 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) jiwa digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dengan demikian, penguatan kapasitas yang diindentifikasi dan disepakati bersama oleh komunitas dan para pemangku kepentingan dalam hal ini adalah penguatan kapasitas, baik pengetahuan, keterampilan, dan komitmen dari kader-kader komunitas warga kampung dan elemen kelembagaan kelurahan terkait dengan metode dan alat pendataan, verifikasi, dan validasi mandiri secara partisipatif, muncul kemudian kebutuhan akan pelatihan pendataan mandiri berbasis keluarga serta pelatihan analisis kemiskinan partisipatif bagi kader-kader komunitas dan unsur kelembagaan kelurahan.

Perspektif Pengelolaan Risiko Bencana, bencana alam dan bencana sosial menjadi ruang lingkup yang tidak terpisahkan, keduanya saling terkait erat. Bantaran sungai Winongo memiliki karakteristik kebencanaan banjir dan tanah longsor, disamping kerentanan lainnya seperti kesehatan.

Ketika peristiwa banjir dan tanah longsor terjadi pada tahun 2015 dan 2017, wilayah bantaran sungai Winongo mendapatkan momentum pembelajaran, walaupun peristiwa tersebut masih diperdebatkan kadar dampaknya untuk bisa disebut bencana. Hanya yang pasti adalah terjadi pergeseran fungsi lingkungan dan terganggunya fungsi-fungsi dasar fasilitas publik menjadikan komunitas warga dalam kondisi rentan secara ekonomi dan kesehatan.

Ketika rumah warga sebagian tertimbun material longsor, mengakibatkan kerusakan parah pada tembok dan pekarangan, maka drajat kerentanan menjadi miskin warga tersebut akan meningkat, dan ini berhubungan erat dengan metode dan alat pendataan mandiri untuk respon cepat secara berkelanjutan.

Selanjutnya, proses belajar bersama komunitas terkait bagaimana membangun paradigma ‘pengelolaan’ pada drajad kerentanan terhadap ragam risiko yang mungkin dihadapi, mengemuka kebutuhan akan penguatan kapasitas terkait dengan pengelolaan risiko bencana.

Dalam perspektif pengelolaan risiko bencana, komunitas bersama-sama belajar terkait dengan siklus kebencanaan. Mencermati dengan baik pola prilaku sehari-hari warga dilingkungannya dapat memberikan informasi terkait dengan drajad kerentanan komunitas tersebut terhadap bencana. Misalnya saja, longsor yang terjadi dibanyak titik saat musim penghujan bulan November 2017.

Setelah terjadinya longsor, komunitas warga berembug melakukan refleksi dan evaluasi untuk merumuskan kunci pembelajaran dari pengalaman yang terjadi. Ternyata, sudah satu setengah tahun sebelum terjadi longsor tembok tebing retak, warga mengetahui, namun tidak menyadari dan tidak mengambil tindakan yang memadai segera.

Jika hujan turun, ternyata tidak ada saluran air dari atas tebing yang dapat menjadi kanal air hujan ke Sungai, sehingga air hujan terus-menerus menggerus tebing yang sudah sekian lama retak dan bergeser derajat kemiringannya.

Setidaknya 15 tahun terakhir,  banyak rumah warga yang jaraknya hanua dua meter atau bahkan empat puluh sentimeter dari tebing. Kemudian banyak warga yang menjadikan retakan dan cekungan tebing untuk tempat mencuci piring, sehingga air pembuangan terus menggerus tebing bertahun-tahun.

Kondisi-kondisi tersebut menambah kerentanan komunitas terhadap bencana. Pada fase saat bencana, banyak warga yang tidak siap-siaga untuk mengambil langkah penyelamatan diri dan harta benda, dan respon tanggap darurat dari sistem kordinasi dan komunikasi masih belum terbangun, sehingga korban jiwa, korban luka, dan kehilangan harta-benda tidak dapat diminimalisir.

Pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, komunitas warga sudah mulai belajar tentang kaji kebutuhan singkat. Menghitung profil kebencanaan, melakukan pemetaan kampung berbasis PRB, dan membangun manajemen tata kelola data dan informasi kebencanaan (logistik dan keuangan swadaya maupun bantuan dari pihak luar) berdasarkan kapasitas dan pengalaman komunitas itu sendiri, sehingga kapasitas yang dibangun adalah nyata dari pengalaman dan pengetahuan komunitas dan lebih menjamin tumbuh, kembang, dan keberlanjutan pembelajaran tentang pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas.

Tumbuh-Kembang Potensi Komunitas, ragam kelembagaan, ragam komoditas unggulan, ragam kualitas sumberdaya manusia menjadi data dan informasi yang perlu dibangun. Dalam proses penyusunan profil kampung, komunitas mengenal dengan baik wilayahnya.

Pada aspek kelembagaan, kelompok, dan organisasi warga perlu membangun pola relasi dan sinergi antar kelompok dengan target utama pembagian peran dalam mengembangkan komoditas unggulan berbasis potensi lokal. Mulai dari pengelolaan sampah terpadu melalui bank sampah berbasis komunitas, pengorganisasian sumber daya finansial kelompok-kelompok simpan-pinjam, urban farming, kerajinan tangan, dan olahan makanan.

Semuanya perlu dipetakan menjadi peta potensi kampung, mengidentifikasi dan memproyeksi peluang, tantangan, dan target jangka panjang untuk dua hal utama, yaitu penguatan produk unggulan dan pengembangan kelembagaan payung bagi program sosial-ekonomi komunitas, yang dalam hal ini arusutamanya adalah koperasi.

Pemetaan aset komunitas dan kampung serta proyeksi kebutuhan wadah payung menjadi diskursus yang belum kuat terbangun di komunitas. Dua hal tersebut menjadi prasyarat utama dalam merancang agenda secara terpadu, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan.

Dalam sistem informasi sungai dan perkotaan yang diinisiasi oleh SATUNAMA, Komunitas, dan para pemangku kepentingan di Kota Yogyakarta, potensi komunitas menjadi salah satu data dan informasi yang menjadi menu utama, baik sebagai wadah promosi dan basis perencanaan dan penganggaran pembangunan secara partisipatif.

Praktik baiknya adalah pencatatan yang dilakukan secara cermat oleh masing-masing kelompok dan wilayah tentang potensinya, namun data tersebut butuh diperdalam, diperbarui, dikelola, sehingga dapat menjadi informasi yang memadai bagi dasar  perumusan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Bersama komunitas, proses sudah sampai pada penyusunan peta potensi komunitas yang menjadi bagian dari profil kelurahan. Ketika profil kelurahan ini didalami secara spesifik masing-masing elemennya, maka menjadi dasar yang kuat dan berkualitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Kebutuhan akan ini dan hubungannya dengan pengembangan sistem informasi sungai dan perkotaan adalah penguatan kapasitas komunitas terkait jurnalisme warga, media komunitas, dan metode pembangunan data, pengelolaan, dan pemmanfaatan data.

Pemanfaatan Lahan dan Sungai, Peluang Penataan Hulu-Hilir Sungai Winongo, ketika warga kampung secara kolektif membangun pengetahuan, kecakapan, dan komitmen terhadap penciptaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, bahkan menjadi arusutama dalam portofolio kinerja pembangunan, cukup terbuka peluang untuk pemanfaatan lahan dan sungai secara lestari dan berkelanjutan.

Tantangannya adalah sinergitas antar wilayah dan kampung. Profil Kelurahan belum disusun dengan pendekatan partisipatif secara berkelanjutan, masih banyak kampung dan wilayah yang memiliki cetak biru pembangunannya masing-masing.

Ketika proses perecnanaan dan pelaksanaan pembangunan selesai pada tahun anggaran, masing-masing wilayah terkejut karena berbenturan rencana dalam pemanfaatan lahan dan sungai, khususnya pada titik-titik perbatasan antar kampung dan kelurahan timur sungai dan barat sungai.

Agenda wisata edukasi berbasis kampung sudah banyak komunitas yang memiliki, berkolaborasi dengan mitra akademisi dari perguruan tinggi menyusun cetak biru,  bahkan sudah ada yang selesai sampai ke gambar dan desain kerjanya.

Pemanfaatan lahan dan sungai memiliki satu kebutuhan utama, sekaligus menjadi prasyarat utama, yaitu pemetaan dan perencanaan pembangunan dengan perspektif kawasan. Hal ini mensyaratkan harus adanya peta kawasan yang mengidentifikasi wilayah konservasi sungai, wilayah produktif, infrastruktur layanan jasa wisata edukasi, dan ruang terbuka hijau. Inilah salah satu target yang ingin dicapai melalui pengembangan sistem informasi sungai dan perkotaan, dimana komunitas kampung antar wilayah menjadi aktor utama didalamnya.

Demikian juga dengan agenda besar para pemangku kepentingan terkait dengan data terpadu, agenda terpadu, dan pemantauan terpadu terhadap semua agenda pembangunan dan pemberdayaan. Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) sudah memulai dengan jejaring organisasi masyarakat sipil, pemerintahan, dan universitas di Yogyakarta, ini adalah proses berkelanjutan, dan sistem informasi sungai dan perkotaan menjadi salah satu alat untuk mencapainya.

Kondisi Permukiman, Kepentingan Umum yang Tertunda, pilihan-pilihan penataan permukiman menjadi bagian yang nyaris jarang terbangun diskursusnya dikomunitas. Ada kecenderungan kekhawatiran yang mendalam bagi komunitas, dimana penataan dimaknai sama dengan penggusuran.

Proses pemetaan partisipatif dengan perspektif kawasan sekali lagi menjadi sangat penting untuk dituntaskan, demikian juga dengan pemetaan permukiman hubungannya dengan pengembangan kawasan, pemberdayaan, penanggulangan kemiskinan, dan konservasi sungai.

Kondisi Permukiman menjadi salah satu elemen data dan informasi utama dalam profil kampung dan kelurahan yang mendapatkan porsi besar dalam sistem informasi sungai dan perkotaan. Ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memetakan kebutuhannya secara strategis, dan menyusun agenda secara sistematis.

Penguatan kapasitas yang disepakati dalam isu ini adalah pemetaan kawasan permukiman berbasis pengelolaan risiko bencana dan konservasi sungai.

Pelibatan Sosial, Satu Proses Berkelanjutan Antara Komunitas dan Para Pemangku Kepentingan

Komunitas menyadari dan memahami ada sekian banyak pemangku kepentingan yang harus terlibat dalam agenda-agenda pembangunan. Penguatan kapasitas terkait dengan sistem perencanaan pembangunan partisipatif harus tuntas diselenggarakan, baik sebagai pola dan strategi pendidikan kritis, maupun membangun kecakapan-kecakapan teknokratis bagi komunitas.

Pemetaan partisipatif adalah agenda yang memenuhi kedua kebutuhan tersebut, satu sisi menyelenggarakan pendidikan kritis bagi komunitas, dilain sisi membangun kecakapan teknokratis terkait dengan bagaimana data dibangun, dikelola, dan dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan.

Hal yang krusial lainnya adalah pengetahuan dan kecakapan tentang penganggaran. Hal ini berkaitan dengan metode dan alat yang dapat membantu mentransformasikan data dan informasi menjadi agenda-agenda prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan.

Kemudian, pengetahuan dan kecakapan terkait dengan siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan juga penting dibangun, dimana monitoring dan evaluasi pembangunan menjadi pusat proses setelah agenda-agenda partisipatif tuntas diselenggarakan.

ESA ROSLIANA ANGGRAENI

Publish : 2018, YogyakartaSuport : Missereor, Jerman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *